Manado, MP-Pemerintah pusat menaikkan bahan bakar minyak (BBM), akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Bahkan kenaikan BBM akan berdamapak pada harga perumahan termasuk di Sulawesi Utara. "Memang saat ini belum terasa dampak kenaikan harga bahan bangunan disini. Karena kita juga masih melihat situasi rencana kenaikan ini juga belum pasti. Tapi kalau memang semua harga bahan bangunan naik maka kita pasti akan menyesuaikan," kata Yani L, salah seorang pengembang di Manado
Dikatakan, dengan naiknya haraga perumahan akibat naiknya harga-harga bahan bangunan, tentunya daya beli masyarakat terhadap rumah akan semakin berkurang dan target penjualan dikhawatirkan tidak akan tercapai. Menurutnya, sampai saat ini harga semen masih bergerak fluktuatif karena terjadi sedikit kelangkaan semen ditingkat distributor, sedangkan harga bahan bangunan lainnya belum mengalami kenaikan.
"Sesuai pengalaman sebelumnya, kalau harga BBM naik pasti harga-harga naik, termasuk harga bahan bangunan yang berimbas pada naiknya harga rumah, yang rugi pasti masyarakat yang belum memiliki rumah," ujarnya. Yani mengharapkan kepada pemerintah jikalau harga BBM tetap naik, pemerintah juga harus memikirkan kenaikan secara bertahap dan mengantisipasi agar harga barang-barang lain tidak ikut naik. Pemerintah harus mengantisipasinya dengan melakukan operasi pasar atau langkah langkah lain yang sekiranya bisa meredam kenaikan harga lain.
Di tempat berbeda, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulut, menolak dengan adanya rencanakan kenaikan BBM. Ketua Kadin Sulut, Christian Pua, menyatakan, kenaikan BBM tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap semua lini termasuk produksi industri. "Kadin Sulut menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut karena akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara meluas.Sekarang perekonomian di Sulut sedang bagus, kan sayang sekali terjadi kemorosotan," ucap Christian.
Menurutnya beban pemerintah selama ini jangan dibebankan kepada kalangan pengusaha dan masyarakat. Naiknya BBM tentu akan berdampak terhadap daya saing produksi baik di luar negeri maupun juga di dalam negeri.
"Ini sangat berat, karena berdampak pada sektor angkutan produksi yang biayanya sudah tinggi, seharusnya pemerintah harus melihat dengan jelas.kami belum menentukan langkah selanjutnya, nanti kita akan lihat kedepannya," katanya. (meldi s)